Klasifikasi Barang Impor menurut BTBMI

A. MENGIDENTIFIKASI SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa kerjasama dengan manusia yang lain. Begitu pula suatu bangsa mesti menjalin perdagangan dengan bangsa lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka muncullah “Perdagangan Luar Negeri”.

Betapa banyak menemui kesukaran jika tiap negara menggunakan Sistem Klasifikasi Barang yang berbeda-beda dan menggunakan Sistem Tarif yang berbeda-beda pula. Untuk itu timbullah pemikiran membuat Sistem Klasifikasi Barang dan Sistem Tarif yang harmonis.

Sejarah Buku Tarif Bea Masuk Indonesia

Usaha untuk menstandarisasi Sistem Klasifikasi dan Pentarifan Bea Masuk sudah dimulai sejak tahun 1931 atas prakarsa Liga Bangsa-Bangsa yang berpusat di Genewa. Pada tahun 1937 rancangan standardisasi telah selesai yang kemudian terkenal dengan nama “Genewa Nomenclature”

Pada tahun 1948 dibentuk suatu kelompok studi untuk menyusun suatu Sistem Bea Masuk yang seragam yang disponsori oleh European Customs Union yang berpusat di Brussels. Hasil kerja kelompok studi tersebut selesai dan disahkan di Brussels pada tanggal 15 Desember 1950. Naskah tersebut dinamakan “Convention on Nomenclature for Classification of Goods in Customs Tariff” atau biasa disebut “Brussels Tariff Nomenclature” disingkat BTN.

Sejak tahun 1970 Dewan Kerjasama Pabean (Customs Co-Operation Council disingkat CCC) mengganti Brussels Tariff Nomenclature menjadi Customs Cooperation Council Nomenclature (CCCN) walaupun pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Namun ada penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak terutama guna nasionalisasi dan penyelarasan data dokumentasi perdagangan internasional.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan PP No.26/1988, Indonesia sebagai negara anggota CCC ikut serta menggunakan Sistem Klasifikasi Barang dan Tarif yang berdasarkan “Harmonized System” atau disingkat HS, yang nama lengkapnya adalah “Harmonized Commodity Description and Coding System”.

Semua mata dagangan (commodity) yang keluar masuk Indonesia diklasifikasikan ataupun dikenakan Bea Masuk berdasarkan H.S yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia dibukukan dalam BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia).

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Protocol Governing The Implementation of the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), maka seluruh negara anggota ASEAN diwajibkan memberlakukan struktur klasifikasi AHTN mulai tanggal 01-01-2004. Di Indonesia dikenal BTBMI berbasis AHTN.

Perbedaan utama antara BTBMI berbasis HS yang berlaku sebelumnya dengan BTBMI yang berbasis AHTN adalah sebagai berikut:

  • BTBMI yang berbasis HS menggunakan kode 9 (sembilan) digit. Dengan perincian 6 (enam) digit kode asli HS dan 3 (tiga) digit terakhir digunakan kode pengelompokan barang untuk kepentingan nasional (masing-masing negara).
  • BTBMI yang berbasis AHTN menggunakan kode 10 (sepuluh) digit. Dengan perincian 6 (enam) digit kode asli HS, sedangkan 2 (dua) digit selanjutnya atau 8 (delapan) digit secara keseluruhan untuk kode ASEAN. Dan sisanya 2 (dua) digit terakhir digunakan kode pengelompokan barang untuk nasional (masing-masing negara anggota ASEAN).

Maksud dan tujuan klasifikasi barang impor

Barang-barang ekspor maupun impor diklasifikasikan dalam satu sistem klasifikasi bertujuan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atas suatu barang. Ini berarti commodity yang dijual belikan antar negara terdapat persamaan pengertian atau penafsiran yang sama.

Tujuan Penggunaan HS/BTBMI

  1. Keseragaman barang secara Internasional dalam penggolongan impor dan Tarif Bea Masuk.
  2. Keseragaman barang secara Internasional dalam penggolongan ekspor.
  3. Kepentingan statistik.
  4. Kepentingan transportasi.
  5. Kepentingan dokumentasi.

Sedangkan tujuan seseorang menggunakan BTBMI ialah hendak mendapatkan suatu Pos Tarif yang didalamnya dapat digolongkan barang-barang tertentu. Sehingga seseorang akan mencapai tujuannya sebab BTBMI (HS) ini disusun sedemikian rupa secara seksama.

Keunggulan HS/BTBMI

  1. Sebagai nomenklatur yang akurat, obyektif, seragam semua negara.
  2. Keperluan statistik yang multiguna dalam segala aspek perekonomian.
  3. Sebagai dasar penyelarasan klasifikasi ekonomi.
  4. Sebagai nomenklatur serbaguna, layak digunakan berbagai keperluan.
  5. Keuntungan kode dan bahasa eks  intern.
  6. Keuntungan bagi industri perdagangan dan pengangkutan.

Keistimewaan H.S.

Dalam kurun waktu 4 tahun setelah HS diluncurkan pada tanggal 14 Juni 1983 tercatat lebih dari 100 negara menerapkan sistim ini. Negara-negara yang menerapkan sistim HS ini menguasai lebih dari 90% perdagangan dunia. Negara-negara anggota Organisasi Pabean Dunia atau biasa disebut WCO (World Customs Organization) memberi tanggapan yang sangat baik atas sistim HS ini. Hal itu disebabkan karena sistim HS memiliki beberapa keistimewaan diantaranya:

  1. HS merupakan nomenklatur multi fungsi.
  2. HS merupakan nomenklatur terstruktur sistematis.
  3. HS merupakan nomenklatur yang bersifat harmonis.

Harmonized System dan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), bertujuan:

  1. Keinginan untuk memfasilitasi Perdagangan Internasional, pentarifan, perbandingan dan analisa statistik khususnya di sektor Perdagangan Internasional serta standardisasi dokumen dalam Perdagangan Internasional.
  2. Penghematan dana yang dibutuhkan dalam reclasifying, redescribing dan recording barang yang dipindahkan dari satu sistem klasifikasi ke sistem klasifikasi yang lain.
  3. Perkembangan teknologi dan perubahan pola Perdagangan Internasional yang tidak tercakup lagi oleh Convention on Nomenclature for The Classification of Goods in Customs Tariff yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1950 di Brussel.
  4. Kepentingan perdagangan berkaitan dengan kepabeanan dan statistik yang disediakan oleh pemerintah telah jauh berkembang dibandingkan dengan konvensi sesuai butir (c).
  5. Pola pikir bahwa HS dapat digunakan untuk keperluan tarif pengangkutan dan statistik moda angkutan.
  6. Akurasi dan perbandingan data yang diperlukan pada perundingan perdagangan.
  7. Keeratan hubungan antara The Harmonized System dengan Standard International Trade Classification (SITC) of The United Nations.

Ketentuan-ketentuan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) :

  1. Menggunakan semua pos dan subpos dari HS tanpa penambahan atau modifikasi termasuk kode nomornya.
  2. Harus dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan umum untuk menginterprestasikan pada Harmonized System dan semua catatan yang berada dalam Bagian, Bab dan Subpos tidak diizinkan untuk memodifikasi cakupan yang telah tercantum dalam HS.
  3. Mengenai sequence penomoran harus mengkuti HS.
  4. Publisitas tentang penggunaan HS di bidang statistik baik impor maupun ekspor harus disesuaikan dengan kode penomoran 6 digit dari HS atau atas dasar inisiatif tiap-tiap Contracting Party lebih dari 6 digit asalkan dengan alasan pengecualian yang berkaitan dengan pola perdagangan ataupun demi keamanan nasional.
  5. Untuk melengkapi wacana yang terkait dengan peraturan nasionalnya tiap negara diperbolehkan membuat teks tambahan asalkan memberikan dampak positif terhadap HS.

Prinsip Pengklasifikasian :

  1. Menguasai ilmu pengetahuan barang yang dimaksudkan untuk mengenal bahan, cara pengerjaan, fungsi, unsur dan prima facie pada waktu proses pengklasifikasian.
  2. Ketentuan-ketentuan umum untuk menginterprestasikan  pada HS.
  3. Ketepatan menginterprestasikan catatan dan uraian barang.
  4. Menguasai hubungan antar bab yang satu dengan yang lain.
  5. Penomoran sekaligus takik/strip.

 


Comment ( 1 )

  1. / ReplyMeja Marmer, Lampu Antik, Piring Antik
    This is very interesting, You're an overly professional blogger. I have joined your feed and look ahead to looking for extra of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>