Bushindo Training Center Lembaga Diklat Ahli Kepabeanan dan Ekspor Impor

Results for category "Artikel Ekspor Impor"

41 Articles

INCOTERMS 2010

0 Comments
Admin

Dalam ketentuan minimal struktur sales contract, salah satu poin penting yang harus diatur secara tegas adalah mekanisme penyerahan barang (terms of delivery). Termin ini akan memberikan batasan yang tegas mengenai tanggung jawab biaya dan resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.

Untuk menghindari adanya penafsiran ganda mengenai suatu klausul termin penyerahan barang sebaiknya para pelaku perdagangan menggunakan referensi Incoterms dari ICC (International Chamber of Commerce). Meskipun demikian harus diingat bahwa penggunaan Incoterms bukanlah suatu kewajiban. Pelaku perdagangan dapat saja menyusun klausul penyerahan barang secara bersama atau dapat saja memodifikasi termin Incoterms. Tentu saja hal ini harus secara tegas tertuang dalam sales contract. Read More →

Setop Ego Sektoral demi Harmonisasi Tarif

0 Comments
Admin

Ego sektoral adalah penyakit bangsa yang sulit disembuhkan. Sejak Republik ini berdiri, ego sektoral sudah menjangkiti kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan para pemimpin negeri ini untuk menghapusnya, dari mulai membentuk tim koordinasi, sampai merombak dan menggabung kementerian. Toh, penyakit itu tetap saja ada, dari masa ke masa, dari era pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain.

Tak salah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin sidang kabinet pertamanya Oktober lalu wanti-wanti meminta para menteri bekerja secara lintas sektoral, tidak hanya mementingkan kementerian yang dipimpinnya. Jokowi bahkan secara terbuka menyatakan tidak ada visi menteri, yang ada hanya program operasional menteri, sebab tugas para menteri adalah menjalankan visi-misi dan program utama presiden.

Kalau mau jujur, ego sektoral itulah yang sesungguhnya menyebabkan program-program pemerintah selama ini sulit diimplementasikan. Ego sektoral tak hanya terjadi antara kementerian fiskal (Kementerian Keuangan) dan kementerian di sektor produksi (terutama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM), tapi juga antarkementerian di sektor produksi. Akibatnya, program-program kementerian saling bertabrakan dan jalan di tempat. Read More →

Pesan Menkeu bagi Perusahaan yang Berorientasi Ekspor dan Korporasi Asing

0 Comments
Admin

Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengapresiasi perusahaan yang telah melaporkan Lalu Lintas Devisa (LLD) dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) kepada Bank Indonesia (BI).

Menurut dia, data yang dilaporkan berguna untuk kepentingan negara.

“Bagi perusahaan yang sudah melaporkan data ke BI berarti perusahaan tersebut sudah mematuhi udang-undang,” ujar dia ketika ditemui dalam acara “Temu Akhir Tahun 2014” di Gedung BI, Jakarta, Selasa (2/12).

Bambang mengatakan ada dua hal yang ingin disampaikan pemerintah kepada perusahaan terutama perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang sahamnya didominasi pihak asing. Pertama, perusahaan jangan pernah melakukan transfer pricing karena bisa mengurangi penerimaan pajak.

“Perusahaan harus membayar pajak dengan benar karena penting untuk negara, untuk itu pemerintah meminta perusahaan jangan melakukan transfer pricing,” ujar dia Read More →

Konsep Tarif

0 Comments
Admin

Dalam ilmu kepabeanan istilah tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Terdapat dua muatan utama dalam pengertian tarif, yang pertama adalah klasifikasi barang. Muatan kedua adalah besarnya pembebanan bea masuk atau bea keluar yang dinyatakan dalam persentase (%) tertentu atau dalam rupiah tertentu.

Untuk memudahkan penetapan besarnya bea masuk atau bea keluar, barang impor maupun ekspor diklasifikasi dalam suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan dalam perdagangan dan berlaku secara internasional. Daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis ini disebut dengan Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). Dari HS inilah selanjutnya disusun Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Penggunaan BTBMI yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 35 Tahun 1993, dimana Indonesia telah menjadi contracting party dari International Convention on the Harmonized Description and Coding System atau sering disebut sebagai HS Convention. Sebagai salah satu contracting party dari HS Convention, Indonesia telah beberapa kali menerbitkan dan menyempurnakan BTBMI, terakhir dalam bentuk BTBMI 2007 yang disusun berdasarkan Amandemen HS 2006. Read More →

Pemberlakuan Mandatory Online terhadap 96 Perizinan Ekspor Impor di Kementerian Perdagangan

0 Comments
Admin

Pemberlakuan Mandatory Online terhadap 96 Perizinan

Ekspor dan Impor di Kementerian Perdagangan

pada tanggal 2 Desember 2014

 

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP), dengan ini diberitahukan bahwa 96 jenis perizinan yang sudah diwajibkan pengajuannya secara online (Mandatory Online), akan mulai diberlakukan efektif per tanggal 2 Desember 2014. Perlu diinformasikan untuk pengajuan 96 jenis perizinan tersebut sudah tidak dapat diajukan secara manual di UPTP.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada pelaku usaha yang belum memiliki HAK AKSES INATRADE agar dapat memvalidasi perusahaan saudara dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi melalui aplikasi website INATRADE (http://inatrade.kemendag.go.id/)

  • Pilih menu “Registrasi INATRADE”, pada form register, semua yang bertanda bintang wajib diisi. Silahkan klik http://inatrade.kemendag.go.id/license.php?id……………………Untuk mendapatkan dokumen Registrasi INATRADE atau INATRADE akan mengirimkan file “Dokumen Registrasi INATRADE” ke email koordinator perusahaan saudara;

Read More →